Disampaikan Dalam Khutbah Idul Adha 1445 H
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Dr. H. Busro Muqodas SH, MH, berpesan kepada mereka yang saat ini sedang mengemban amanat sebagai pejabat di pemerintah, DPR/Parpol, DPD, KPU, Polri, Kejakasaan, hakim, dan TNI untuk memberikan teladan secara nyata,cerdas dan tulus kepada rakyat tentang
praktek keikhlasan berkorban untuk rakyat. Pejabat publik adalah pemangku kepentingan rakyat,dipilih dan dibiayai oleh rakyat.
“Bukan sebaliknya rakyat dijadikan korban sebagai ‘sapi perah politik’ dalam setiap pemilu dan pilkada termasuk pada Pilkda serentak bulan Nopember 2024 . Dalam setiap pemilu dan pilkada, suara rakyat dengan praktek suap,” kata Busro Muqodas yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2011. Busro menyampaikan hal tersebut ketika menjadi khotib Sholat Idul Adha 1445 H yang diselenggarakan Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Serpong Utara, Tangerang Selatan, di Lapangan Parkir Lotte Mart Alam Sutera, Senin (17/6/2024).
Suap dan sejenisnya, lanjut Busro, telah merobek-robek akhlak dan moral rakyat secara massif yang hakekatnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia Rakyat Indonesia. Suap, apalagi yang dilegalkan adalah bukti
penistaan terbuka atas Pancasila dan Pembukaan UUD Th 1945 serta penghinaan nyata atas martabat rakyat.
Rakyat butuh keadilan ekonomi melalui tata kelola sektor pertanian, pertambangan, pengembangan ekonomi lapis bawah dan menengah.
“Rakyat butuh keadilan politik melalui pemilu dan pilkada yang jujur,adil dan bebas suap. Dan rakyat memerlukan pemimpin daerah dan wakil -wakil rakyat dari tingkat daerah dampai dengan pusat yang memiliki rekam jejak kejujuran dan keunggulan akhlak,kecerdasan dan pengalaman memimpin yang berpihak terhadap rakyat terutama kaum pribumi Indonesia ,“ ungkap Busro Muqodas.
Dalam khutbah Idul Adha tersebut, Busro memberikan ceramah berjudul “Contoh Kepemimpinan Nabi Ibrahim AS untuk Bangsa Indonesia”. Model kepemimpinan karbitan dewasa ini, kata Busro, sudah saatnya segera dibuang karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan martabat rakyat yang berhak ikut serta memimpin secara jujur kompetitif konstruktif. Model kepemimpinan juga merupakan penistaan terhadap moralitas demokrasi. Yakni pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat melalui pemilu yang benar-benar jujur, bersih, adil dan dibebaskan dari unsur perjudian politik. (TG)
Leave a Reply